pengawasan dana desa. CO, Jakarta - Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membentuk tim asistensi gabungan untuk mengawasi penggunaan dana desa. pengawasan dana desa

1. Hidayah, A. RUANG LINGKUP PENGAWASAN Ruang lingkup pengawasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi: 1. Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa ini mengatur mengenai: (1) pengawasan oleh APIP; (2) pengawasan oleh camat; (3) pengawasan oleh Badan. semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 Kota dan 1. Hal itu disampaikan Anggota V BPK, Isma Yatun pada sosialisasi yang mengusung tema “Peran, Tugas, dan. Mengirimkan DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) dan Rekapitulasi ADD yang sudah diverifikasi Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. menyediakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 138 triliun (USD 10,3 miliar) untuk sekitar 75. Negara dianggap memperlakukan tidak adil terhadap keluarahan yang memiliki. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan. Hal itu apabila pengawasan dan pendampingan sudah dilakukan secara maksimal mulai dari perencanaan, pengerjaan dan evaluasi, namun masih juga terjadi penyalahgunaan dana desa yang sengaja dilakukan. Berikut Jumlah Angggaran Dana Desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Desa Eemokolo pada tahun 2019 sampai dengan 2021. KPK telah melakukan kajian tentang dana desa dan mendapati ada celah terjadinya penyelewengan. Gilbert Tumboimbela, Ronny Gosal, Welly Waworundeng Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara) 2 Sekretariat: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat Gedung C lt. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Conference: Konferensi Internasional Berbahasa Indonesia FDGBI. Bondowoso TA 2021. Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp72 triliundiperuntukkan bagi 74. Sehingga dapat bersama-sama mengoptimalkan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan desa yang baik. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung. Feb. Uu no 7 tahun 2001; Salah satu yang diatur dalam permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa adalah pengawasan dana desa oleh masyarakat. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300% dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 4. Indonesia, Kementerian Dalam. Sebanyak 729 orang ditetapkan sebagai. Diakses pada tanggl 20 September 2018. pengawasan. PENDAHULUAN 1. Pemerintah perlu melakukan berbagi upaya konkret supaya anggaran desa tepat guna dan sasaran. Pelaksanaan kebijakan Dana Desa tahun. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, Abd Kariman, S. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;vi KATA PENGANTAR Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF PARTISIPASI PUBLIK (Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar) dapat diselesaikan. 856,47 miliar dan tahun 2021 Rp857,89 miliar. TRIBUN-PAPUA. Medan: Bitra Indonesia. (2020). Pengawasan dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Faktor-faktor lain seperti: geografis, ketiadaan anggaran untuk pengawasan Dana Desa, fasilitas seperti kendaraan yang minim, minimnya pengetahuan pengawas, kurangnya keingintahuan perangkat desa dalam mempelajari aturan-aturan tentang Dana Desa hingga konflik kepentingan dalam perencanaan dan penggunaan Dana Desa turut. Selasa (21-11-2017) pukul 10. "Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, controlling. Dana Desa untuk Menghentikan Penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparatur Desa Ditinjau dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan dari perencanaan dan penggunaan alokasi. Sebagai langkah awal penanganan permasalahan dana desa, pada 20 Oktober 2017, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jendral Tito Karnavian menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota. 9. Baleg DPR RI menyepakati bahwa dana desa meningkat 20 persen. 000 dan ditahun 2021 Dana Desa Eemokolo berjumlah Rp. Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan siap menguatkan literasi pengelolaan keuangan desa tersebut. desa. Presiden Jokowi meminta penggunaan dana desa diawasi, sementara KPK meminta dievaluasi menyeluruh penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; Kasus penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa sering terjadi di banyak daerah, bahkan banyak yang sudah ditindak lanjuti ke proses hukum. Agar berjalan dengan baik dan benar serta terhindar dari penyalahgunaan dan penyimpangan," ujarnya. , CA. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). BerdasarkanSelamat datang di Halaman Situs Resmi Desa Sarimekar Kami mohon maaf untuk sementara halaman tidak dapat di akses, dikarenakan sedang adanya perbaikan oleh tim terkait. desa. 3 2. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa; b. Penyusunan APBDesa. Permendes No. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 15 2. id – Bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan keuangan desa. Rp. Berikut ini lima lubang maut yang bisa menyeret kepala desa ke tembok penjara: 1. Namun, selain pengawasan secara top-down , aspek partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan. Rumusan masalah, Pertama bagaimana peran Inspektorat dalam pengwasan Dana Desa. Belum dibuat Berita Acara serah terima pekerjaan dari. desa. Judul. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. 2. dan Pengawasan Keuangan Desa Antara tahun 2015 dan 2018, terjadi peningkatan sebesar 130% dalam belanja desa. Dana yang besar, tentu harus diikuti oleh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Berikut ini beberapa saran terkait pengawasan dana desa antara lain pertama, optimalisasi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA). dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 4/Apr/2018 Gambar 1. Intan No. Sebelumnya, Ketua BPK Bahrullah Akbar menjelaskan penggunaan dana desa relatif belum banyak tersentuh tangan lembaga. Penyelewengan dana itu terjadi di sejumlah desa. Pada tahun 2019 Dana Desa di Desa Eemokolo berjumlah Rp. Bentuk. BPKP ungkap masalah pengelolaan dana desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 110 kasus korupsi DD sepanjang 2016 hingga. pengelolaan dan pengawasan dana desa. Kedua, apa tindak Lanjut Hasil temuan. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b. Hum, Rektor Universitas Negeri semarang 2. K. Pemerintah perlu melakukan berbagi upaya konkret supaya anggaran desa tepat guna dan sasaran. Alamat : Banjar Dinas Delod Margi Email : pemdes. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketahanan pangan nabati dan hewani c. Dana ini menimbulkan kekhawatiran pihak karena rawan dikorupsi. 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424). dana yang dikucurkan bagi desa setiap tahunnya, menurut Dr. 715,43. GERUNG (12/11) - Sebagaimana fungsi yang diamanatkan dalam Perpres No 192 Tahun 2014, BPKP berperan dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, baik pengawasan consulting maupun assurance. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis membuat aturan pelaksana, reviu Dana Desa yang dilak ukan oleh APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota cukup baik walaupun memiliki keterbatasan anggaran dan sumber da ya. 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Umum, Buku. Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Dana Desa, Pelaksanaan, infrastruktur Abstract The use of village funds is still experiencing problems, there were 200 villages affected by the sting operations by the law enforcement, on the basis of these problems. Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp97. Conference: Konferensi Internasional Berbahasa Indonesia FDGBI. Dana desa dialokasikan sejak tahun 2015 yang lalu sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan terakhir. EFEKTIFITAS PENGAWASAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA BANDAR TINGGI KABUPATEN LABUHAN BATU MUHAMMAD BUCHARI NPM. 2015, Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan permusyawaratan desa ialah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan. DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Purbandari & Rosalia Indriyati Saptatiningsih Universitas PGRI Yogyakarta [email protected] Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa T. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja. Abstract. Pengaruh Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten. 1 Kerangka Pemikiran. tirto. Maka dari itu, diperlukan peningkatan terhadap pengawasan dana desa oleh aparat yang berwenang, agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa bisa berjalan dengan lancar. Mengingat Kepala Desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, maka Kepala Desa harus bisa mengelolanya dengan baik, dengan begitu untuk mencegah terjadinya korupsi dibentuklah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Bagaimana sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan atas dana desa? 2. Wulaningrum, T. Jumlah dana yang dianggarkan bagi. Tujuannnya untuk memberikan arahan dalam. . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa 2023. JAKARTA, KOMPAS — Ratusan triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk dana desa belum diimbangi dengan pengawasan dalam penggunaannya. Pengawasan pada pemerintah desa. Naik 20 persen. Adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa, semakin mencerminkan pentingnya good governance dalam tata kelola pemerintahan Desa. Ketiga, Bagaimana konsep yang ideal. terkait dengan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; b. Penjelasan lebih lanjut mengenai dana desa dapat Anda simak dalam artikel Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengawasan Dana Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan. sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan sembawa. MENGEFEKTIFKAN Pengawasan Desa oleh Masyarakat Pendahuluan Penyelewengan Dana Desa (DD) di sejumlah daerah memicu keraguan terhadap efektivitas penyelenggaraan Undang-Undang No. id 082113032008 - 082113032008. Dana Desa Tahun 2018 PERATURAN MENTERI KEUANGAN 1. Pengawasan yang dimaksud meliputi: 1)Kebijakan desa, 2)kelembagaan desa, 3)keuangan desa dan 4)kekayaan desa. Awasi Dana Desa, Polisi Jangan Main Proyek. 2. Penjelasan mengenai Pengawasan Dana Desa oleh Masyarakat Desa terdapat pada Bab V pasal 23, 24, dan 25. Oleh karena itulah, diperlukan peningkatan pengawasan Dana Desa oleh aparat pengawasan yang berwenang, agar penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mengatasi potensi kecurangan (fraud), pengawasan Dana Desa diserahkan kepada Inspektorat, Pasal 19 PP NO 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Perpres Nomor 60 terkait dana desa. COM, JAYAPURA - Terkait pengelolaan dana desa, Kepala Distrik Sentani Timur, Eslie Suangburaro mengatakan, pihaknya sangat rutin melakukan. 1. dok. CO - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura), Johansyah mendorong agar peran Inspektorat Kabupaten. 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Didease 2019 (COVID-19) dan. Penelitian ini mendeskripsikan efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa di UPK Bina Artha Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa tidak harus menunggu semua desa memenuhi persyaratan penyaluran. Menurutnya, dana desa merupakan program penting sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan meratakan pembangunan. e. Pengawasan oleh Masyarakat Desa. 000 desa. 467 kali: operasional pemerintahan desa 3% (tiga persen) dari dana desa: 14 maret 2023 | 17. Guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh aparat desa telah diselenggarakan sosialisasi pengelolaan keuangan desa menggunakan Siskeudes di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (10/11/2017),. go. PURBALINGGA (27/10) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus melakukan monitoring dalam penggunaan Dana Desa. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300% dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Transparansi, Penyalahgunaan, dan Akuntabilitas. Sejak 2015, KPK sudah menemukan setidaknya 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 4. Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 2. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagai berikut : a. Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 6. Terbitnya Permendagri 73 tahun 2020 berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa 2. dalam meningkatkan pembangunan fisik desa lakapodo kecamatan watopute kabupaten muna oleh : nova sulastri b1a1 12 158 jurusan ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis universitas halu oleo kendari 2016 skripsi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa lakapodo kecamatan watopute kabupaten muna oleh : nova sulastri b1a1 12 158 jurusan ilmu ekonomi. 1. Untuk melaksanakan tugas secara baik terkait dengan pengelolaan Dana Desa,. com Pengawasan Dana Desa. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300% dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. 189,43 miliar, tahun 2020 Rp. Abstrak Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. M. Kelola Dana Desa Yang Cepat, Tepat, dan Terpadu di Masa Pandemi. Namanya juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama periode 2015-2019, pembangunan pedesaan bertujuan untuk memperkuat. Mendapat. Pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Daerah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan pembinaan lainnya. Selain itu, perlu memperkuat kapasitas perangkat desa oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga bisa mencegah korupsi karena ketidakmampuan perangkat. Yaa, gak hanya dana desa sih, setahu saya dana-dana lainnya yang berasal dari APBN pun diperiksa dan diawasi oleh BPK. mampu meningkatkan mutu tata kelola dana desa. This study used observation and interview method. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan (2)Prospek Penggunaan Dana Desa Pada Belanja Infrastruktur Dengan Skema Ketersediaan Layanan Infrastruktur (AP) Menggagas Pembiayaan Sukuk dalam Skema KPBU,. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai. 000 desa. Melakukan Pembinaan dan Monitoring penggunaan ADD. KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meneken nota kesepahaman (MoU) terkait penguatan pengawasan dana desa. Baik masyarakat mengawasi secara langsung maupun melakukan pengawasan melalui BPDPengawasan Oleh BPD. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Desa yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan. PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT PRINSIP ORIENTASI KONSENSUS . "Cara pertama adalah upaya pencegahan melalui pengawasan. +62 21 751 2503 info@pattiro. PERAN Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat mendorong daerah dalam penggunaan dana desa yang lebih baik dan transparan Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Ada 31 tugas pengawasan inspektorat, di antaranya melakukan kajian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan kabupaten, serta penguatan sistem. Law Review Volume XX, No. B. 1 Akuntabilitas 15 2. com - Kepala Biro Hukum dan Tatalaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Undang Mugopal mengatakan, pengawasan dana desa mengutamakan asas pencegahan. Pada tahun 2018 jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu dan rincian penggunaannya dapat dilahat pada tabel berikut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam perm Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut Prasetyanto dalam Prambudi (2014), pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. Jadi menurut Justita (2006:26), alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. UU No. inspektorat-materi-pengawasan-desa. , Fahmal, A. Berdasarkan data ICW, sejak 2015 hingga. Sejak bergulir pada tahun 2015 lalu hingga tahun 2021, sebanyak 400,1 triliun dana desa mengalir ke 74. Hal ini.